5 Okt 2015 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan lima Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif … KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... Jul 02, 2017 · ----- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 … EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG | … EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG Oleh: Arif Sujoko*) Dalam membangun sektor perikanan, kita seringkali lupa bahwa patokan pertama yang hendaknya menjadi arah pembangunan adalah melaksanakan amanat undang – undang. Kalaupun kemudian kita berkreasi dengan program kerja “inovatif”, tetap saja tidak etis jika pelaksanaannya … KKP: Ada 62 "Kartini" berperan awasi perairan dan ...
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.11/MEN/2012 TENTANG KURIKULUM SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH EDISI 2012 NOMOR LAMPIRAN PROGRAM KEAHLIAN I Nautika Perikanan Laut II Teknika Perikanan Laut III Teknologi Budidaya Perikanan IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 01/MEN/2007 TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang … Undang-Undang Tentang Perikanan | Junar Berbagi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 5 (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: ZEEI; dan Pasal 7 (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi …
EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG | … EKSPOR PERIKANAN DAN AMANAT UNDANG – UNDANG Oleh: Arif Sujoko*) Dalam membangun sektor perikanan, kita seringkali lupa bahwa patokan pertama yang hendaknya menjadi arah pembangunan adalah melaksanakan amanat undang – undang. Kalaupun kemudian kita berkreasi dengan program kerja “inovatif”, tetap saja tidak etis jika pelaksanaannya … KKP: Ada 62 "Kartini" berperan awasi perairan dan ... Apr 21, 2020 · Sejumlah Pengawas Kelautan dan Perikanan wanita sedang bertugas. ANTARA/HO-KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa sebanyak 62 "Kartini" pengawas perikanan wanita siap untuk selalu mengawasi kawasan perairan nasional dari beragam aktivitas melanggar hukum seperti pencurian ikan. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.11/MEN/2012 TENTANG KURIKULUM SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH EDISI 2012 NOMOR LAMPIRAN PROGRAM KEAHLIAN I Nautika Perikanan Laut II Teknika Perikanan Laut III Teknologi Budidaya Perikanan IV Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP 1 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat 2, Pasal 11 ayat 3, Pasal PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, serta MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
Undang undang ini terdiri dari beberapa bab. Bab kesatu mengatur tentang Ketentuan umum, kedua tentang asas dan tujuan, ketiga tentang ruang lingkup, keempat tentang wilayah laut, kelimaPembangunan Kelautan, Keenam Pengelolaan Kelautan, ketujuh Pengembangan Kelautan, kedelapan pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut, kesembilan
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
